Amandemen Etika Senat Demokrat Perjelas Yurisdiksi Regulasi Pasar Kripto di Tengah Kontroversi

Senat Amerika Serikat menghadapi momen kritis dalam membentuk masa depan regulasi aset digital. Dalam upaya komprehensif yang mencerminkan kekhawatiran yang semakin mendalam, anggota Demokrat telah merumuskan serangkaian amandemen yang dirancang untuk memperkuat standar etika dan memperjelas yurisdiksi regulasi dalam industri kripto. Proposisi ini muncul saat Komite Pertanian Senat mempersiapkan diri untuk meninjau undang-undang struktur pasar kripto yang telah ditunggu-tunggu — kerangka kerja yang bertujuan untuk mendefinisikan yurisdiksi otoritas federal, menetapkan tanggung jawab pengawasan yang jelas, dan menciptakan landasan permainan yang lebih merata bagi semua peserta pasar.

Melindungi Integritas: Pembatasan Etika dan Yurisdiksi Pejabat

Nadi dari strategi legislatif Demokrat berpusat pada keprihatinan mendalam tentang potensi konflik kepentingan dalam sektor aset digital. Senator Michael Bennet telah mengusulkan integrasi Undang-Undang Etika Aset Digital ke dalam kerangka regulasi yang lebih luas, menciptakan batasan yang jelas tentang yurisdiksi pejabat pemerintah dalam mencari keuntungan finansial dari usaha terkait kripto selama mereka memegang jabatan. Langkah ini mencerminkan eskalasi kekhawatiran tentang bagaimana pemimpin pemerintah mungkin mengeksploitasi posisi mereka untuk keuntungan pribadi — kekhawatiran yang telah diajarkan terutama oleh hubungan yang dilaporkan antara Presiden Donald Trump dan platform kripto World Liberty Financial, koneksi yang para pengkritik menyatakan telah meningkatkan kekayaan pribadi secara signifikan.

Senator Elizabeth Warren dan kolega Demokrat lainnya telah secara vokal memperjuangkan batasan etika yang lebih kuat, mendesak yurisdiksi legislatif untuk memastikan bahwa undang-undang regulasi kripto tidak memungkinkan tindakan mandiri oleh pejabat terpilih atau pembuat kebijakan senior dalam mengelola kepentingan aset digital mereka sendiri.

CFTC dan Penguatan Yurisdiksi Pengawasan Regulasi

Dimensi penting kedua dari upaya Demokrat mengatasi tantangan kelembagaan dalam mengeksekusi pengawasan kripto. Senator Amy Klobuchar telah mempresentasikan perubahan yang akan menunda implementasi perundang-undangan hingga Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mencapai kapasitas operasional penuh dengan kursi komisiaris yang terisi lengkap.

Saat ini, CFTC beroperasi dalam kondisi yang kurang optimal, dengan hanya ketua Michael Selig yang telah dilantik, sementara empat kursi komisisar utama tetap kosong tanpa jadwal yang pasti untuk pengangkatan. Para pendukung penundaan ini berargumen bahwa memberikan yurisdiksi pengawasan yang luas kepada badan yang tidak sepenuhnya staffed dapat menghasilkan penegakan yang tidak konsisten dan kurang efektif. Mereka menegaskan bahwa komisi yang utuh diperlukan untuk memastikan bahwa yurisdiksi regulasi diterapkan dengan konsistensi dan integritas penuh di seluruh lanskap kripto.

Perluasan Scope Regulasi: Dari Kripto ke Persaingan Keuangan

Ambisi legislatif Demokrat meluas jauh melampaui ekosistem kripto itu sendiri. Senator Roger Marshall, Dick Durbin, dan Peter Welch telah mengajukan amandemen tambahan yang menghubungkan Undang-Undang Persaingan Kartu Kredit dengan proposisi regulasi pasar kripto yang lebih luas. Perubahan ini akan memperluas yurisdiksi regulasi untuk melarang jaringan pembayaran dan institusi penerbit tertentu dari penegakan pengaturan jaringan eksklusif di industri kartu kredit.

Ekspansi ini mengungkapkan bagaimana debat tentang struktur pasar kripto telah berkembang menjadi medan pertempuran yang lebih luas mengenai regulasi keuangan secara umum, kebijakan persaingan yang adil, dan perlindungan konsumen di era digital.

Tantangan Legislatif dan Ketidakpastian Implementasi

Perjalanan legislatif undang-undang ini telah dipenuhi dengan hambatan yang menguji kesabaran pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan industri. Sidang Komite telah mengalami penundaan sebelumnya, dengan perselisihan yang muncul seputar pembatasan imbalan stablecoin dan persyaratan terhadap keuangan terdesentralisasi. Ketidaksepakatan ini cukup signifikan sehingga mendorong Coinbase, pemain industri utama, untuk secara strategis menarik dukungannya terhadap kerangka legislatif awal bulan ini.

Ketidakpastian tambahan sekarang menggantung di atas proses ini, karena kondisi cuaca yang parah diperkirakan dapat mengganggu operasi Kongres, berpotensi memaksa penundaan lebih lanjut dalam jadwal voting kritis. Meskipun penghalang ini, undang-undang tetap menjadi salah satu inisiatif paling diawasi dan bermakna dalam lanskap regulasi kripto Amerika — sebuah langkah yang dianggap fundamental bagi pencapaian kejelasan yurisdiksi regulasi jangka panjang yang sedemikian dibutuhkan industri dan investor di Amerika Serikat.