Korea Selatan Tetapkan Standar Regulasi AI, Denda hingga 2 Juta Won untuk Pelanggaran

Korea Selatan telah mengumumkan kerangka regulasi kecerdasan buatan yang menyeluruh—dideskripsikan sebagai yang pertama sepenuhnya terintegrasi di tingkat global—dengan fokus pada penciptaan ekosistem yang dapat dipercaya dan aman. Inisiatif ini memposisikan negara sebagai pemimpin dalam tata kelola AI, sementara Uni Eropa telah menjadwalkan penerapan bertahap regulasinya hingga 2027.

Sistem Denda Berlapis Dorong Kepatuhan Industri

Kerangka peraturan baru Korea Selatan mengenalkan struktur penalti yang signifikan untuk mendorong kepatuhan industri. Perusahaan yang gagal melabeli produk kecerdasan buatan generatif dengan tepat menghadapi denda administratif hingga 30 juta won Korea, setara dengan sekitar $20,400 dalam nilai tukar saat ini. Namun, pelaku usaha diberikan periode ketenangan selama setahun sebelum otoritas mulai memberlakukan hukuman administratif ini, memberikan waktu bagi industri untuk menyesuaikan operasi mereka dengan standar baru.

Selain itu, sistem ini juga mencakup denda untuk pelanggaran pada tingkat yang lebih rendah, termasuk penalti hingga 2 juta won untuk kasus-kasus tertentu, mencerminkan pendekatan berjenjang yang dirancang untuk memastikan keadilan proporsional dalam penegakan regulasi.

Pendekatan Korea Selatan Berbeda dengan Strategi Global

Posisi regulasi Korea Selatan kontras signifikan dengan pendekatan internasional yang beragam. Amerika Serikat telah memilih jalur yang lebih fleksibel, memprioritaskan inovasi bebas hambatan daripada pengaturan ketat. Sebaliknya, Uni Eropa mengadopsi standar yang lebih komprehensif melalui peraturannya yang akan berlaku secara progresif mulai 2027. Korea Selatan kini menempatkan dirinya di antara dua kutub ini dengan regulasi yang ketat namun realistis.

Periode Transisi Satu Tahun Sebelum Penegakan Penuh

Pengembangan undang-undang ini didasarkan pada konsultasi mendalam dengan pemangku kepentingan industri. Tenggat waktu satu tahun yang diberikan kepada perusahaan mencerminkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi transisi yang teratur sambil memastikan akuntabilitas jangka panjang terhadap standar baru.

Kekhawatiran Industri atas Ambiguitas Regulasi

Meskipun upaya regulasi ini patut diapresiasi, JeongJoo-yeon, seorang peneliti senior di Startup Alliance, mengungkapkan keprihatinannya mengenai terminologi yang tidak jelas dalam undang-undang tersebut. Ambiguitas ini, menurut peneliti tersebut, dapat mendorong perusahaan—terutama startup—untuk mengambil postur defensif yang berlebihan, memilih penafsiran paling konservatif untuk menghindari risiko denda berkisar dari 2 juta won hingga 30 juta won. Dinamika ini berpotensi menghambat inovasi daripada memberdayakannya.

Strategi regulasi Korea Selatan menandai titik balik penting dalam pemerintahan AI global, menetapkan preseden untuk negara-negara lain yang merumuskan kerangka kerja mereka sendiri. Dengan denda yang jelas—mulai dari 2 juta won untuk pelanggaran menengah—regulasi ini berusaha menyeimbangkan perlindungan publik dengan kelangsungan pertumbuhan industri.