Senator AS telah merilis draf revisi Undang-Undang Inovasi Keuangan Bertanggung Jawab 2025, yang bertujuan untuk memperjelas batas-batas pengawasan antara Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC). Undang-undang baru ini memberikan perlindungan hukum bagi pengembang Keuangan Desentralisasi (DeFi), validator, serta aktivitas seperti Airdrop dan hadiah stake. Selain itu, draf ini untuk pertama kalinya memasukkan jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePIN) dan tokenisasi aset dunia nyata ke dalam kerangka hukum federal, yang dianggap sebagai langkah kunci menuju kematangan regulasi enkripsi di AS. Undang-undang baru ini memperjelas tanggung jawab SEC dan CFTC, serta membentuk Dewan Konsultasi Bersama. Draf undang-undang yang diperbarui ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan menghilangkan gesekan yang tidak perlu dengan mendefinisikan dengan jelas wewenang SEC dan CFTC. Draf ini mengusulkan pembentukan "Dewan Konsultasi Bersama Aset Digital" yang terdiri dari anggota kedua lembaga. Meskipun rekomendasi dewan tersebut tidak mengikat secara hukum, undang-undang mengharuskan kedua lembaga untuk secara publik menanggapi setiap temuan atau saran dari dewan, untuk mendorong transparansi dan koordinasi regulasi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Senator AS telah merilis draf revisi Undang-Undang Inovasi Keuangan Bertanggung Jawab 2025, yang bertujuan untuk memperjelas batas-batas pengawasan antara Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC). Undang-undang baru ini memberikan perlindungan hukum bagi pengembang Keuangan Desentralisasi (DeFi), validator, serta aktivitas seperti Airdrop dan hadiah stake. Selain itu, draf ini untuk pertama kalinya memasukkan jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePIN) dan tokenisasi aset dunia nyata ke dalam kerangka hukum federal, yang dianggap sebagai langkah kunci menuju kematangan regulasi enkripsi di AS. Undang-undang baru ini memperjelas tanggung jawab SEC dan CFTC, serta membentuk Dewan Konsultasi Bersama. Draf undang-undang yang diperbarui ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan menghilangkan gesekan yang tidak perlu dengan mendefinisikan dengan jelas wewenang SEC dan CFTC. Draf ini mengusulkan pembentukan "Dewan Konsultasi Bersama Aset Digital" yang terdiri dari anggota kedua lembaga. Meskipun rekomendasi dewan tersebut tidak mengikat secara hukum, undang-undang mengharuskan kedua lembaga untuk secara publik menanggapi setiap temuan atau saran dari dewan, untuk mendorong transparansi dan koordinasi regulasi.